Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump mulai menunjukkan pelunakan kebijakan energi di tengah memanasnya situasi geopolitik dunia. Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, mengungkapkan bahwa Washington sedang mempertimbangkan untuk mencabut sanksi terhadap ratusan juta barel minyak mentah Rusia yang saat ini tertahan di laut.
Langkah ini diambil menyusul lonjakan harga minyak dunia yang dipicu oleh meluasnya konflik militer di Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Iran, yang mengancam jalur perdagangan vital di Selat Hormuz.
Dalam sebuah wawancara dengan Fox Business pada Jumat (6/3/2026), Scott Bessent menyatakan bahwa Departemen Keuangan memiliki kemampuan untuk menciptakan pasokan instan dengan cara melepaskan status sanksi pada kargo minyak yang sedang transit.
"Ada ratusan juta barel minyak mentah yang dikenai sanksi berada di perairan. Dengan mencabut sanksi tersebut, Departemen Keuangan dapat menciptakan pasokan bagi pasar global," ujar Bessent. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus menjaga ritme pengumuman kebijakan guna memberikan bantuan bagi pasar energi yang sedang tertekan.
Sebelum pertimbangan luas ini muncul, AS telah mengambil langkah konkret dengan menerbitkan lisensi khusus (General License 133) melalui Office of Foreign Assets Control (OFAC). Lisensi ini mengizinkan kilang-kilang di India untuk membeli minyak Rusia yang telah dimuat ke kapal sebelum tanggal 5 Maret 2026.
Izin sementara selama 30 hari ini bertujuan untuk meredam kekhawatiran India yang menjadi salah satu konsumen minyak terbesar dunia yang sebelumnya mulai mengurangi pembelian dari Rusia akibat ancaman tarif dan sanksi dari Gedung Putih.
Tekanan terhadap Washington meningkat setelah harga minyak mentah Brent sempat melonjak hingga melampaui US$90 per barel pekan ini. Pemblokiran logistik dan serangan di kawasan Teluk telah menciptakan kekosongan pasokan yang signifikan.
Meskipun demikian, Washington menegaskan bahwa kebijakan "pemutihan" sanksi ini bersifat situasional dan terbatas pada pasokan yang sudah berada di laut (on the water), bukan merupakan pencabutan sanksi secara menyeluruh terhadap sektor energi Rusia yang diberlakukan akibat konflik di Ukraina.
Pihak Kremlin menyambut dingin namun terbuka terhadap sinyal ini. Penasihat ekonomi Rusia, Kirill Dmitriev, menyebutkan melalui platform X bahwa sanksi Barat selama ini memang terbukti merugikan ekonomi global. Namun, beberapa sekutu Eropa dikabarkan masih bersikap skeptis dan khawatir bahwa pelonggaran ini dapat memberikan napas tambahan bagi pendanaan militer Moskow.
Analisis pasar memprediksi bahwa jika kebijakan ini benar-benar direalisasikan secara luas, harga minyak dunia dapat kembali stabil ke angka di bawah US$80 per barel dalam waktu singkat. Namun, ketidakpastian tetap membayangi selama ketegangan di Iran dan Ukraina belum menemui titik temu diplomasi yang permanen.